PayFi di Uni Emirat Arab: Analisis Risiko Kepatuhan Bisnis

Penulis Asli: Huang Wenjing

Pendahuluan

Di tengah gelombang Web3 yang melanda dunia, PayFi (Payment Finance, konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Ketua Solana Foundation, Lily Liu pada tahun 2024) sebagai jalur inovasi yang menghubungkan pembayaran tradisional dengan teknologi blockchain, kini dengan cepat merombak lanskap pembayaran lintas negara. Bayangkan: pengguna memanfaatkan teknologi blockchain untuk melakukan transfer global secara instan dan berbiaya rendah, tanpa perantara bank, namun tetap menikmati jaminan nilai yang ditambatkan oleh stablecoin. Ini bukan sekadar peningkatan teknologi, melainkan fajar demokratisasi keuangan.

Uni Emirat Arab (UEA) sebagai pusat Web3 di Timur Tengah, dengan Dubai melalui Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) dan Abu Dhabi melalui Abu Dhabi Global Market (ADGM), telah membangun kerangka kerja ramah kripto yang terdepan di dunia. Namun, bagi para pelaku startup dan investor yang membidik pasar UEA, daya tarik PayFi menyimpan “ranjau tersembunyi”—risiko kepatuhan bisnis. Seperti halnya di pasar baru manapun, efek “pedang bermata dua” dari regulasi sangat nyata: peluang melimpah, namun konsekuensi pelanggaran sangat mahal.

Pada paruh pertama tahun 2025, Bank Sentral UEA (CBUAE) menjatuhkan denda total lebih dari AED 20 juta (sekitar USD 5,4 juta) kepada sejumlah lembaga pembayaran karena tidak memenuhi kewajiban AML/CFT (Anti Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme).

Artikel ini berfokus pada “mengidentifikasi risiko, memberikan solusi”, dengan analisis sistematis terhadap risiko kepatuhan bisnis PayFi di UEA. Kami akan menggabungkan dinamika regulasi terbaru dan studi kasus nyata, membedah secara bertahap; bertujuan untuk mengidentifikasi “garis merah” dan memberikan strategi serta pemikiran mitigasi risiko.

PayFi—Dari Konsep ke Peluang Global di “Oase Gurun”

# 1.1 Apa itu PayFi? Mengapa Populer di 2025?

PayFi adalah cabang pembayaran dari DeFi (Keuangan Terdesentralisasi), berfokus pada pemanfaatan blockchain dan smart contract untuk mengoptimalkan elemen inti proses pembayaran: kecepatan, keamanan, dan inklusivitas. Berbeda dengan pembayaran tradisional (seperti sistem SWIFT, transfer lintas negara rata-rata butuh 3-5 hari), PayFi memanfaatkan stablecoin (seperti USDT, USDC) atau protokol pembayaran algoritmik untuk penyelesaian hampir real-time. Aplikasi tipikal meliputi:

• Remitansi lintas negara: layanan transfer instan untuk perdagangan internasional dan pekerja migran.
• Pembayaran merchant: integrasi gateway pembayaran kripto di platform e-commerce.
• Embedded finance: pencairan aset virtual secara seamless di game Web3.

Messari memperkirakan target likuiditas PayFi mencapai USD 200-250 juta, dengan pertumbuhan yang pesat. PayFi menjadi populer karena mampu mengatasi masalah utama: friksi tinggi pada pembayaran tradisional (kerugian konversi mata uang 5-7%) dan hambatan yang dibentuk oleh regulasi/industri. Desain tanpa perantara menjadikan PayFi pilihan utama bagi negara berkembang—misalnya revolusi pembayaran mobile di Afrika yang kini melaju pesat berkat blockchain.

# 1.2 UEA: “Pantai Emas” PayFi atau “Labirin Regulasi”?

Mengapa UEA menjadi incaran PayFi? Jawabannya terletak pada posisi strategisnya. Sebagai negara yang kembali masuk daftar putih FATF (2024) dan anggota G20+, UEA menargetkan ekonomi digital berkontribusi 20% pada PDB tahun 2025, dan Web3 Festival PayFi Summit di bulan April semakin memicu antusiasme pasar. Selain itu, Dubai melalui Vision 2031 menargetkan aset virtual sebagai industri pilar, dengan raksasa seperti Huma Finance dan Athar Finance mencapai tonggak bisnis di tahun 2025.

Peluang spesifik:

• Surga pajak: Pajak penghasilan perusahaan hanya 9% (sejak 2023), transaksi kripto bebas PPN.
• Mekanisme sandbox: Innovation Testing License dari VARA memungkinkan proyek diuji di “lingkungan terkontrol” selama 6-12 bulan tanpa lisensi penuh.
• Infrastruktur: ADGM Abu Dhabi mendukung Fiat-Referenced Tokens (FRT, token yang ditambatkan ke mata uang fiat), sangat cocok untuk kebutuhan pembayaran stabil PayFi.
• Talenta dan modal: Tahun 2025, pendanaan startup kripto UEA melebihi USD 1 miliar, investor Timur Tengah berkontribusi 40%.
• Eksplorasi regulasi: Proposal terbaru DIFC menghapus batas investasi crypto untuk dana, mendukung embedded fund PayFi.

Dibandingkan tahun 2024, UEA telah bertransformasi dari “surga kripto” menjadi “laboratorium PayFi”, namun jangan terlalu cepat senang. UEA memiliki arsitektur kepatuhan tiga lapis: “federal + emirat + zona bebas”, sehingga bisnis PayFi bisa bersinggungan dengan hukum pembayaran CBUAE dan aturan aset virtual VARA. Sedikit kelalaian, bisa menghadapi “kejutan ganda” dari berbagai regulator.

Kerangka Regulasi PayFi di UEA—Siapa yang “Menjaga Gerbang”?

Sistem regulasi UEA ibarat jaring yang sangat presisi, mencakup seluruh rantai dari pembayaran tradisional hingga inovasi blockchain. Tahun 2025, dengan diberlakukannya undang-undang baru CBUAE, proyek PayFi harus menghadapi tantangan kerangka kerja terpadu, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

# 2.1 Lembaga Regulasi Inti dan Pembagian Tugas

Regulasi bisnis PayFi di UEA menganut pola “pembagian dan penguasaan”, dengan empat pilar utama yang memiliki tugas masing-masing:

![] ( https://img-cdn.gateio.im/social/moments- 540025 fc 190342 e 64 e 3 a 5 e 74 bf 2 cb 4 c 7)

Tips: Jika Anda adalah startup PayFi, VARA adalah pilihan utama—karena dapat mencakup 90% aktivitas aset virtual, dan waktu persetujuan hanya 3-6 bulan. Namun, untuk bisnis lintas zona (misal menerbitkan FRT di ADGM) perlu registrasi ganda, agar tidak terjadi “kekosongan yurisdiksi”.

# 2.2 Persyaratan Lisensi: Dari “Pemula” ke “Paket Lengkap”

PayFi bukan “plug and play”. Berdasarkan 7 kategori lisensi VASP dari VARA, bisnis terkait pembayaran minimal membutuhkan lisensi Advisory + Payment Services. Persyaratan aplikasi meliputi:

1. Modal: Minimal AED 100.000 (sekitar USD 27.000), proyek berisiko tinggi hingga AED 1.000.0001.

2. Sistem AML dan manajemen risiko: Memenuhi kewajiban AML dan “Travel Rule”, memantau dan melaporkan transaksi sesuai ketentuan.

3. Audit teknis: Node blockchain harus lolos sertifikasi teknis, mencegah serangan jahat.

4. Lokalisasi: Minimal 1 eksekutif penduduk UEA, kantor harus berlokasi di Dubai.

Ingat: Sandbox ≠ bebas sanksi, pelanggaran selama masa uji tetap didenda mulai AED 500.000.

# 2.3 Konektivitas Global: Dampak “Spillover” FATF dan MiCA

Regulasi UEA tidak berdiri sendiri. Tahun 2025, FATF melalui pedoman VASPs mewajibkan platform PayFi melacak seluruh jalur transaksi on-chain, dan UEA telah mengadopsinya sepenuhnya. MiCA (Markets in Crypto-Assets) dari Uni Eropa juga berdampak tidak langsung: merchant UEA yang menerima stablecoin euro wajib mengungkapkan cadangan.

Dari kerangka ini, terlihat bahwa regulasi UEA adalah seni menyeimbangkan “ramah inovasi + nol toleransi risiko”. Selanjutnya, kita akan membedah risiko kepatuhan bisnis secara lebih mendalam.

Analisis Risiko Kepatuhan Bisnis—Studi Kasus sebagai “Alarm”

# 3.1 Risiko 1: Pengawasan AML/CFT Tidak Memadai—“Lubang Hitam Pencucian Uang” yang Tersembunyi

Penjelasan: Berdasarkan “Panduan AML” CBUAE, platform PayFi wajib menerapkan prinsip berbasis risiko untuk memenuhi kewajiban anti pencucian uang, termasuk due diligence pelanggan (CDD), pemantauan transaksi, dan pelaporan transaksi mencurigakan (STR). Pelanggaran pertama dapat didenda hingga AED 5 juta, kasus berat bisa dicabut lisensinya.

Studi Kasus: Kegagalan AML di Platform Fuze

Agustus 2025, VARA menjatuhkan sanksi kepada platform pembayaran kripto Fuze yang terdaftar di Dubai karena sistem AML/CFT-nya memiliki cacat besar, seperti tidak memantau transaksi berisiko tinggi dan gagal melaporkan aktivitas mencurigakan, sehingga berpotensi menjadi celah pencucian uang. Fuze sebagai VASP penyedia layanan pembayaran stablecoin dengan volume bulanan jutaan dolar, lalai dalam due diligence pelanggan. VARA tidak hanya menjatuhkan denda (nominal tidak diungkapkan), tetapi juga menunjuk “Skilled Person” independen untuk mengawasi perbaikan, memastikan platform menutup celah risiko dalam 3 bulan.

# 3.2 Risiko 2: Pelanggaran Lisensi dan Operasional—“Mengemudi Tanpa Izin” yang Fatal

Penjelasan: Pasal 15 VARA “Law No. 4/2022” mewajibkan semua aktivitas VASP untuk memperoleh lisensi terlebih dahulu, tanpa izin dianggap “operasi ilegal”. ADGM mewajibkan registrasi sebelum penerbitan FRT, jika tidak dianggap pelanggaran.

Studi Kasus: “Sweeping” Massal VARA terhadap 19 VASP

Awal Oktober 2025, VARA melakukan penegakan hukum terhadap 19 penyedia layanan pembayaran kripto dan aset virtual yang beroperasi tanpa izin, mayoritas terkait transfer stablecoin dan aktivitas pemasaran PayFi, mempromosikan layanan di Dubai tanpa lisensi VASP. Salah satu perusahaan beroperasi ilegal selama berbulan-bulan, menarik lebih dari seribu pengguna ritel. VARA mengeluarkan perintah penghentian dan denda antara AED 100.000 hingga 600.000 (total lebih dari AED 5 juta), beberapa perusahaan juga diwajibkan menjalani audit kepatuhan independen.

# 3.3 Risiko 4: Privasi Data dan Keamanan Siber—“Serangan Hacker + Kebocoran” Ganda

Penjelasan: Undang-undang perlindungan data DIFC (PDPL, 2021) mewajibkan PayFi memperoleh persetujuan sebelum memproses data pribadi dan melaporkan setiap insiden keamanan data. Aturan FRVA VARA menambahkan standar ketahanan siber: platform wajib menjalani uji penetrasi, mencegah DDoS. Denda pelanggaran hingga AED 10 juta.

Studi Kasus: Insiden Kebocoran Data di Platform Terdaftar DIFC

Pertengahan 2024, sebuah platform pembayaran FinTech terdaftar DIFC (menyediakan layanan dompet kripto) mengalami serangan phishing yang membocorkan data sekitar 50.000 pengguna, termasuk riwayat transaksi dan informasi KYC, memicu maraknya penipuan lanjutan. Investigasi DFSA menemukan platform tidak menerapkan autentikasi multi-faktor (MFA) dan penyimpanan terenkripsi, melanggar kewajiban pelaporan insiden data Pasal 28 PDPL. Platform didenda AED 4 juta dan diwajibkan menghentikan operasional selama 3 bulan, gugatan kolektif pengguna memperbesar kerugian.

# 3.4 Risiko 4: Sanksi dan Kepatuhan Lintas Negara—“Ranjau Geopolitik” yang Tak Terduga

Penjelasan: CBUAE dan OFAC melakukan penegakan bersama, PayFi wajib memastikan kepatuhan sanksi serta penerapan dan verifikasi Travel Rule.

Studi Kasus: Denda OFAC Bersama CBUAE untuk Bank UEA

Juli 2025, CBUAE menjatuhkan denda AED 3 juta kepada sebuah bank UEA (nama tidak diungkapkan) karena sistem pembayarannya memproses transfer stablecoin yang terkait dengan yurisdiksi berisiko tinggi (diduga Iran), tanpa melakukan screening sanksi OFAC dan penerapan Travel Rule, sehingga terjadi celah kepatuhan lintas negara. Saluran pembayaran kripto bank tersebut awalnya untuk remitansi MENA yang legal, namun karena pengawasan lemah, bank terlibat investigasi, sebagian aset dibekukan, dan masa perbaikan selama 6 bulan.

Panduan Praktis Mitigasi Risiko—Dari “Reaktif” ke “Proaktif”

Hukum bukanlah belenggu, melainkan perisai kokoh untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berdasarkan risiko di atas, pelaku startup (project owner) dan investor (LP/VC) memiliki fokus identifikasi dan mitigasi risiko yang berbeda, secara garis besar sebagai berikut:

# 4.1 Kerangka Mitigasi Umum: Membangun “Lingkaran Kepatuhan”

1. Inisiasi penilaian risiko: Audit dan penilaian kepatuhan sebelum peluncuran/investasi, mencakup keberlanjutan model bisnis, manajemen risiko kepatuhan, dan keamanan teknologi.

2. Internaliasi kebijakan: Susun manual kepatuhan, lakukan pelatihan tim sejak awal, bangun budaya kepatuhan.

3. Teknologi sebagai enabler: Integrasi alat monitoring on-chain yang efektif, perkuat deteksi dan mitigasi risiko.

4. Monitoring berkelanjutan: Evaluasi dan update efektivitas proses identifikasi, monitoring, dan mitigasi risiko secara berkala.

# 4.2 Untuk Startup: Lima Langkah Implementasi Proyek

Langkah 1: Rencana jalur lisensi

• Evaluasi yurisdiksi: misal, PayFi di Dubai pilih VARA.
• Rencana bisnis: gunakan sandbox sebagai jembatan, setelah uji coba lanjut ke lisensi penuh.

Langkah 2: Tiga lapis manajemen risiko kepatuhan

• Bangun tim sesuai skala bisnis.
• Manfaatkan sistem informasi untuk monitoring risiko otomatis.

Langkah 3: “Firewall” screening sanksi

• Terapkan screening sanksi pada onboarding dan monitoring berkelanjutan.
• Hindari titik risiko yang mudah terkena “long arm jurisdiction”.

Langkah 4: Benteng data dan keamanan

• Terapkan standar tinggi untuk keamanan informasi dan perlindungan data.
• Lakukan uji penetrasi dan evaluasi sistem secara berkala untuk memastikan kepatuhan dinamis.

# 4.3 Untuk Investor: Sistem “Lampu Merah-Hijau” Due Diligence

Investor jangan hanya melihat whitepaper—kepatuhan adalah kunci alpha (keuntungan ekstra).

1. Screening awal: cek status lisensi VARA atau regulator lain melalui kanal resmi. Lampu hijau: lisensi penuh; lampu merah: hanya klaim dari project owner.

2. Due diligence mendalam: dilakukan oleh lembaga profesional, audit data dan laporan.

3. Penilaian risiko: evaluasi risiko berdasarkan bentuk bisnis produk.

4. Mekanisme exit: kontrak menyisipkan klausul pemicu kepatuhan (pelanggaran = redeem).

Kepatuhan sebagai Fondasi, Jalan PayFi di Timur Tengah

Bisnis PayFi di UEA berkembang pesat, namun telah memasuki tahap regulasi yang terstruktur dan sistematis. Tahun 2025, Bank Sentral UEA dan Otoritas Regulasi Aset Virtual Dubai (VARA) memperkuat mekanisme AML/CFT dan persetujuan lisensi, serta melalui penegakan hukum yang tegas menetapkan batas kepatuhan.

VARA pada Agustus 2025 menjatuhkan sanksi kepada platform pembayaran kripto Fuze karena cacat sistem AML, dan pada Oktober tahun yang sama menindak 19 penyedia layanan aset virtual tanpa izin dengan denda kolektif, menunjukkan sikap nol toleransi terhadap “operasi tanpa izin” dan kelalaian manajemen risiko. Langkah-langkah ini menunjukkan orientasi risiko dan prinsip proporsionalitas UEA dalam regulasi aset virtual, sekaligus memberikan batas hukum yang jelas bagi kerangka kepatuhan PayFi.

Ke depan, perusahaan PayFi yang ingin beroperasi jangka panjang di UEA harus mengajukan lisensi dan mengintegrasikan penilaian kepatuhan sejak awal perencanaan bisnis, memastikan proses aplikasi lisensi, due diligence pelanggan, perlindungan data, dan screening sanksi sesuai standar lokal dan internasional.

Regulasi yang semakin ketat bukan berarti inovasi terhambat, melainkan membangun kepercayaan pasar dan keamanan dana melalui tata kelola hukum. Dapat diprediksi, UEA akan terus mendorong legalisasi dan transparansi sistem pembayaran aset virtual dengan prinsip “inovasi terbuka, regulasi hati-hati”, menjadi contoh bagi tatanan keuangan digital kawasan.