Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan penggunaan mata uang virtual untuk transaksi valuta asing berhasil menarik perhatian luas publik. Pada 16 Juli (UTC), Pengadilan Rakyat Distrik Baru Pudong Shanghai mempublikasikan rincian kasus valuta asing ilegal bernilai besar yang diputuskan pada bulan Maret, dengan total transaksi mencapai RMB 6,5 miliar. Dalam perkara ini, para pelaku menggunakan Tether (USDT) sebagai perantara untuk membantu individu menukar RMB menjadi mata uang asing.

Selama dua tahun terakhir, mengapa otoritas yudisial Tiongkok memperketat penindakan kasus-kasus penggunaan ilegal aset virtual untuk pertukaran dan perdagangan valuta asing? Alasannya jelas: Tiongkok menerapkan kontrol modal sangat ketat, dengan batas tahunan pertukaran valuta asing untuk setiap warga negara dibatasi sebesar USD 50.000. Jika ingin menukar lebih, klien harus datang ke bank, mengantre, mengisi serangkaian dokumen, serta melampirkan bukti tujuan penggunaan dana.

Kehadiran mata uang virtual memungkinkan individu untuk mengakali kontrol modal Tiongkok, menciptakan peluang arbitrase ilegal. Dampaknya, otoritas yudisial fokus mengawasi dan menindak transaksi valuta asing dan konversi mata uang tanpa izin yang difasilitasi aset virtual. Sebagai pengacara yang bergerak di bidang Web3, saya akan menelaah kerangka pertanggungjawaban pidana dan strategi pembelaan dalam kasus operasi bisnis ilegal menggunakan aset virtual menurut hukum Tiongkok daratan, demi memberi pandangan praktis bagi profesional Web3 dan rekan advokat.

1. Ringkasan Kasus: Kasus Utama Penukaran Valuta di Pengadilan Pudong

Menurut CCTV.com yang mengutip China Times, pada akhir 2023, Ibu Chen dari Shanghai ingin mentransfer dana ke luar negeri untuk putrinya. Karena ada batas pertukaran valuta asing USD 50.000 per tahun, ia pun menghubungi sebuah perusahaan yang mengaku sebagai “perusahaan penukaran valuta.” Setelah Ibu Chen melakukan transfer RMB ke rekening Perusahaan A, putrinya segera menerima jumlah ekuivalen dalam mata uang asing di luar negeri. Tentu saja, perusahaan penukaran valuta mengambil biaya jasa berdasarkan persentase.

Dari hasil pengungkapan kasus, hingga tahap penyidikan, Yang, Xu, dan rekan-rekannya memanfaatkan perusahaan cangkang dalam negeri untuk menyediakan layanan transfer dana lintas negara bagi banyak klien dengan menggunakan stablecoin seperti USDT sebagai perantara, menghasilkan keuntungan ilegal. Nilai transaksi keseluruhan mencapai RMB 6,5 miliar. Skemanya berjalan seperti ini: perusahaan cangkang dalam negeri menerima RMB dari klien, lalu bukannya menyalurkannya ke luar negeri lewat bank atau penukar uang ilegal, Yang dan Xu langsung menukar dana ke USDT atau aset digital lain. Begitu dana klien diterima perusahaan penukaran, rekan mereka di luar negeri akan mengirimkan transfer mata uang asing ke penerima tujuan sesuai kurs yang berlaku, menggunakan dana cadangan sendiri. Pola ini—umum di yurisdiksi yang melegalkan layanan penukaran crypto ke fiat—memungkinkan penyelesaian lintas negara antara RMB dan mata uang lokal dengan bantuan mata uang virtual secara efisien.

2. Ambang Pidana Operasi Bisnis Ilegal Valuta Asing

1. Ketentuan Hukum

Pasal 225 Hukum Pidana RRT mengatur tindak pidana operasi bisnis ilegal, yang dulunya dikenal sebagai tindak pidana “spekulasi dan pengambilan untung secara melawan hukum.” Dalam praktik hukum, pasal ini kerap dijadikan “pasal sapu jagat” dalam kasus tindak pidana ekonomi. Terdapat empat kategori pelanggaran: (1) menjalankan atau menjual barang monopoli/terbatas tanpa izin; (2) memperdagangkan izin impor/ekspor atau sertifikat asal; (3) menjalankan layanan sekuritas, futures, asuransi, atau pembayaran dan penyelesaian dana tanpa otorisasi; dan (4) “operasi bisnis ilegal lainnya yang secara serius mengganggu ketertiban pasar.”

2. Interpretasi Yudisial

Tiga kategori pertama cukup spesifik. Kategori keempat—“operasi bisnis ilegal lainnya yang secara serius mengganggu ketertiban pasar”—seringkali menimbulkan ketidakjelasan, sehingga mendorong terjadinya inkonsistensi putusan dan penerapan hukum yang berlebihan pada model bisnis baru. Pada 2011, Mahkamah Agung Rakyat mengeluarkan “Pemberitahuan tentang Pemahaman dan Penerapan yang Akurat terhadap ‘Ketentuan Negara’ dalam Hukum Pidana” (Fa Fa [2011] No. 155) yang mewajibkan pengadilan menafsirkan kategori keempat secara ketat:

Pertama, “ketentuan negara” merujuk pada undang-undang dan resolusi yang diterbitkan oleh Kongres Rakyat Nasional dan Komitenya, serta aturan, kebijakan, keputusan, dan perintah administratif dari Dewan Negara.

Kedua, jika tidak ada interpretasi yudisial khusus untuk “operasi bisnis ilegal lainnya yang secara serius mengganggu ketertiban pasar,” pengadilan semua tingkat wajib berkonsultasi ke Mahkamah Agung Rakyat.

3. Ambang Pidana Khusus

Berdasarkan “Interpretasi tentang Penerapan Hukum dalam Penanganan Kasus Pidana Bisnis Pembayaran dan Penyelesaian Dana Ilegal serta Perdagangan Valuta Asing Ilegal” oleh Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung, “keadaan serius” (pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal lima tahun penjara atau kurungan) terjadi jika: (1) nilai transaksi ilegal melebihi RMB 5 juta; atau (2) keuntungan ilegal melebihi RMB 100.000.

Untuk “keadaan sangat serius” (pelaku dapat dijatuhi hukuman lebih dari lima tahun penjara), batasnya: (1) nilai transaksi ilegal melebihi RMB 25 juta; atau (2) keuntungan ilegal melebihi RMB 500.000.

“Nilai transaksi ilegal” di sini artinya total nilai pertukaran valuta asing tanpa izin, konversi atau penyelesaian valuta asing ilegal, sedangkan “keuntungan ilegal” merujuk pada laba yang benar-benar diperoleh pelaku.

3. Mengapa Membeli dan Menjual USDT untuk Penukaran Valuta Dianggap Operasi Bisnis Ilegal?

Berfokus pada bahasan utama artikel ini, selain pada skema Yang/Xu, sebuah skenario umum yang kerap berujung vonis operasi bisnis ilegal adalah penggunaan USDT untuk memfasilitasi pertukaran valuta—intinya menjalankan perdagangan mata uang tanpa izin. Proses tersebut mencakup dua tahapan:

• Pertama, klien mentransfer RMB ke perusahaan cangkang dalam negeri sebagai imbalan USDT;
• Kedua, kelompok di luar negeri menukar USDT tersebut menjadi dolar AS dan mengirimkannya ke rekening luar negeri milik klien.

Walaupun langkah-langkah ini tampak terpisah, secara keseluruhan ini merupakan konversi RMB ke USD. Proses ini dikenal sebagai pertukaran mata uang secara peer-to-peer, di mana dana RMB masuk dari dalam negeri dan USD dikeluarkan secara bersamaan ke luar negeri—tanpa melalui jalur resmi, tanpa pemberitahuan, dan tanpa proses kepatuhan. Dengan demikian, praktik ini menghindari pengawasan valuta asing nasional dan kontrol anti pencucian uang, sehingga merupakan bentuk terselubung dari pertukaran valuta asing. Jika melampaui batas hukum, praktik semacam ini menjadi operasi bisnis ilegal.

Ada juga situasi lain yang umum: perusahaan cangkang dalam negeri menjual USDT kepada klien dan menerima pembayaran RMB—tanpa terlibat atau mengetahui proses konversi USDT ke valuta asing yang dilakukan klien setelahnya. Dalam situasi ini, selama tidak terdapat bukti keterlibatan atau kolusi, perusahaan cangkang dalam negeri tidak memenuhi unsur operasi bisnis ilegal. Argumentasi lengkap dapat disimak di bagian selanjutnya.

4. Rekomendasi Strategi Pembelaan Hukum

Sebagai pengacara pembela pidana berpengalaman di sektor Web3, saya menawarkan beberapa strategi pembelaan ringkas dalam perkara dugaan operasi bisnis ilegal terkait aset virtual, berdasarkan praktik di industri kripto.

Pertama, dalam konteks sistem peradilan yang menitikberatkan pada pengakuan, kuasa hukum wajib mencermati pernyataan klien terkait pengakuan adanya motif “bisnis” atau “mencari keuntungan.” Jika tim domestik menyangkal tujuan perdagangan valuta ilegal dan tidak terdapat bukti objektif lain, bukti berupa rekaman percakapan telepon dengan pihak luar negeri tidak semestinya dinyatakan sah sebagai alat bukti pidana.

Kedua, analisis bukti objektif membutuhkan pemahaman teknis yang mendalam. Pengacara harus mengecek kesesuaian antara catatan transfer blockchain, data KYC akun bursa terpusat, waktu transaksi, arus dana, serta volume transaksi. Jika sebuah bursa luar negeri menyerahkan data pendaftaran akun ke otoritas Tiongkok (seperti nama, KTP, telepon, email), bagaimana verifikasi keaslian dan relevansinya dilakukan? Apakah akun tersebut mungkin didaftarkan secara curang? Penasihat hukum harus memahami standar KYC yang bervariasi antar bursa dan yurisdiksi.

Ketiga, pengacara perlu berhati-hati terhadap laporan forensik dan audit dari pihak ketiga. Terkadang otoritas menjadikan laporan tersebut sebagai bukti utama tanpa verifikasi lebih lanjut. Dengan persetujuan klien dan keluarga, penasihat hukum bisa menghadirkan ahli untuk bersaksi di persidangan guna membantah atau menguji laporan dan pendapat tersebut.

Selain itu, pengacara yang benar-benar paham rezim regulasi aset virtual di Tiongkok serta risiko dalam penanganan bukti dan analisis forensik dapat melakukan pembelaan maksimal terhadap dakwaan penuntut. Pengalaman menunjukkan, kasus-kasus baru terkait aset virtual kerap memberi peluang pembelaan yang kuat, terutama dalam aspek pembuktian dan analisis ahli.

Disclaimer:

1. Artikel ini diterbitkan ulang dari [TechFlow], dengan hak cipta tetap milik penulis asli [Liu Zhengyao]. Untuk pertanyaan terkait penerbitan ulang, hubungi tim Gate Learn; kami akan menangani sesuai prosedur internal.
2. Disclaimer: Pandangan dan opini yang tertera sepenuhnya merupakan milik penulis dan bukan merupakan saran investasi.
3. Versi bahasa lain artikel ini diterjemahkan oleh tim Gate Learn. Dilarang menggandakan, menyebarluaskan, atau menjiplak versi terjemahan tanpa pencantuman sumber resmi Gate.