Panduan kebijakan kripto negara: 5 langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk mendorong inovasi kripto yang bertanggung jawab

Regulasi kripto tingkat federal di Amerika Serikat berkembang pesat. Dalam periode tiga bulan terakhir, Presiden Trump telah mengesahkan “Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins” (GENIUS) Act, serta Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan “Digital Asset Market Clarity” (CLARITY) Act dengan dukungan bipartisan luar biasa.

Namun, pemerintah federal bukan satu-satunya badan legislatif di Amerika yang membangun kerangka hukum bagi industri kripto. Tahun 2024, 27 negara bagian dan Washington D.C. telah meloloskan 57 undang-undang terkait kripto.

Walaupun regulasi federal—yang mengutamakan perlindungan konsumen, kepastian regulasi, dan dorongan inovasi—secara signifikan memangkas bahkan mengeliminasi kebutuhan negara bagian untuk merancang rezim kripto komprehensif sendiri, negara bagian tetap punya peran positif untuk mendorong inovasi kripto berkelanjutan.

Pada bagian berikut, kami menguraikan lima langkah proaktif dan terfokus—berdasarkan praktik nyata—yang dapat diadopsi negara bagian demi melindungi warga dan mendukung pelaku blockchain lokal.

1. Adopsi DUNA

Berbeda dengan korporasi, jaringan blockchain terdesentralisasi tidak memiliki dewan direksi maupun CEO. Jaringan tersebut berupaya menghapus mekanisme kontrol terpusat dengan menempatkan tata kelola di tangan pengguna melalui organisasi otonom terdesentralisasi, atau DAO (diucapkan “dow”).

Tanpa DAO, blockchain berisiko dikuasai kekuatan sentralisasi yang menyebabkan feodalisme digital saat ini; tata kelola segelintir “raja”: Meta, Google, Amazon, dan sejenisnya. Korporasi besar yang eksploitatif ini tidak baik untuk pengguna maupun inovasi. Jika jaringan blockchain dikuasai perusahaan teknologi besar, internet berbasis blockchain (“web3”) hanya akan mengulang masalah lama di dunia maya: pengawasan, kejahatan siber, sensor, dan ekstraksi nilai.

Dengan memberi pengguna kuasa atas tata kelola jaringan blockchain, DAO dapat mewujudkan janji asli internet: terbuka, terdesentralisasi, dan dikendalikan pengguna. Namun, DAO kini menghadapi tantangan besar. Baru-baru ini, beberapa bahkan menjadi sasaran gugatan hukum dan regulasi. Tahun lalu, sebuah pengadilan memutuskan bahwa setiap partisipasi di DAO (termasuk posting di forum publik) dapat membuat anggota bertanggung jawab atas tindakan pihak lain sesuai hukum kemitraan umum. Risiko hukum ini mengancam anggota DAO dan menurunkan keberlanjutan modelnya. Hambatan lain pun muncul, seperti ketidakmampuan DAO untuk menjalin kontrak dengan pihak ketiga.

Untungnya, solusi sudah tersedia. Maret 2024, Wyoming menjadi negara bagian pertama yang mengesahkan Decentralized Unincorporated Nonprofit Association Act, atau DUNA. DUNA memungkinkan jaringan blockchain tetap terdesentralisasi sambil mematuhi hukum. DUNA memberikan eksistensi hukum bagi DAO, memungkinkan kontrak dengan pihak ketiga, akses ke pengadilan, pembayaran pajak, dan perlindungan dari tindakan anggota. Singkatnya, DUNA menempatkan DAO setara dengan bentuk korporasi lain seperti LLC.

DUNA kian diadopsi. Bulan lalu, Uniswap DAO (badan pengelola protokol decentralized finance Uniswap) secara bulat (52.968.177 setuju, 0 menolak) memilih DUNA terdaftar Wyoming sebagai kerangka hukum Uniswap Governance Protocol. DUNA memungkinkan Uniswap mempertahankan tata kelola terdesentralisasi sambil tetap merekrut penyedia layanan, memenuhi regulasi, dan lainnya. Proyek baru juga mulai mengadopsi model ini.

Semakin DUNA meluas, semakin DAO siap bersaing dengan jaringan korporasi dan mewujudkan internet terbuka yang dikendalikan pengguna. Regulasi DUNA Wyoming yang inovatif dibangun dari pengalaman panjang, termasuk adopsi statute unincorporated nonprofit association (UNA) di negara bagian tersebut. Negara bagian lain dengan kerangka UNA fungsional dapat mengakselerasi potensi web3 dengan mengadopsi DUNA. Secara kolektif, langkah ini dapat mempercepat akhir crypto offshoring dan menegaskan status AS sebagai pusat kripto dunia.

2. Pastikan regulasi saat ini tidak salah mengklasifikasikan, sehingga salah memperlakukan token

Token merupakan data terindeks yang mencerminkan kuantitas dan hak akses tertentu. Keunikan utamanya: karena berada di blockchain terdesentralisasi, token hanya bisa diubah sesuai aturan yang telah ditetapkan. Aturan ini dijalankan perangkat lunak otonom yang tak dikendalikan satu pihak, sehingga token dapat memberikan hak kepemilikan digital yang dapat ditegakkan secara hukum.

Meski telah diklasifikasikan dalam tujuh kategori, kasus penggunaan token sangat luas. Dan—meski sering disalahpahami sebagai memecoin trading atau sekadar bitcoin—banyak token umum justru bukan bersifat finansial. Contoh: arcade token. Arcade token mirip koin logam arcade lama, memberikan manfaat di sistem seperti gim, bukan untuk spekulasi atau investasi. Contoh konkret: emas digital di dunia virtual atau poin loyalitas dalam program keanggotaan.

Blackbird misalnya, adalah aplikasi loyalitas restoran yang memberikan poin kepada pelanggan dan pendapatan kepada restoran. Arcade token miliknya, FLY, digunakan untuk mendorong keterlibatan antara restoran dan pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan FLY untuk membeli minuman dan mendapatkan insentif loyalitas. Dengan demikian, FLY membuka peluang bagi usaha kecil untuk mempertahankan pelanggan sekaligus memberikan penghargaan atas dukungan mereka.

Seperti arcade token, collectible token juga bukan instrumen keuangan. Sering disebut “non-fungible token” atau NFT, token ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang atau hak unik. Contohnya bisa berupa kepemilikan lagu, tiket konser, atau aset digital unik lainnya.

Poin loyalitas restoran dan lagu jelas bukan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi; arcade maupun collectible token tidak menawarkan, menjanjikan, atau mengindikasikan imbal hasil finansial. Banyak lagi contoh token non-spekulatif lain, seperti kredensial identitas, aset dalam game, dan sebagainya.

Karena itu, arcade token, collectible token, dan aset digital non-spekulatif lain harus dipisahkan dari instrumen keuangan. Namun, seringkali negara bagian menyamaratakan seluruh token sebagai “financial asset”. Akibatnya, pengguna dan pelaku bisnis token non-finansial dikenai aturan yang seharusnya hanya berlaku untuk institusi keuangan.

Regulasi yang salah mengklasifikasikan token—atau lebih parah, menggunakan satu definisi untuk semua token—pasti akan salah memperlakukan. Dampaknya bisa membingungkan.

Bayangkan jika pemilik kedai kopi wajib mengurus izin layanan keuangan hanya untuk program loyalitas pelanggan. Atau musisi harus izin ke regulator keuangan demi menerbitkan token kepemilikan lagu barunya. Persyaratan semacam ini membebani usaha kecil, kreator, dan pengguna, serta tak relevan dengan perlindungan konsumen. Ekosistem kripto membutuhkan kebijakan dan regulasi yang relevan dengan risiko nyata, bukan aturan yang justru menghambat pelaku utama pertumbuhan.

Contoh regulasi negara bagian yang tepat adalah Illinois Digital Assets and Consumer Protection Act (DACPA), yang ditandatangani Gubernur Pritzker pada Agustus 2025. DACPA menyadari bahwa tiap tipe token punya risiko berbeda, sehingga memberikan pengecualian regulasi keuangan bagi bisnis yang menggunakan arcade token, collectible token, dan token lain yang tidak digunakan untuk spekulasi finansial. Negara bagian lain sepatutnya mengikuti Illinois demi memastikan regulasi mengklasifikasikan dan memperlakukan token secara tepat.

3. Bentuk tim tugas blockchain

Konflik regulasi antar negara bagian sering menimbulkan ketidakkonsistenan aturan, yang menguntungkan bisnis besar dengan sumber daya kepatuhan—sementara little tech terpinggirkan. Untungnya, regulasi federal menghapus kebutuhan tiap negara bagian untuk merancang kerangka kripto sendiri. Namun untuk isu tertentu, negara bagian tetap relevan sebagai, meminjam metafora dari Justice Louis D. Brandeis, “laboratorium inovasi kebijakan.”

Langkah awal yang strategis adalah membentuk tim tugas blockchain. Tim ini menjadi wadah pertukaran informasi publik-swasta. Melibatkan unsur pemerintah dan industri, tim tugas dapat membantu gubernur dan legislatif memahami teknologi blockchain, kasus penggunaan, manfaat, risiko, serta dampak kebijakan federal pada agenda lokal—termasuk cara harmonisasi kebijakan antar negara bagian.

Contoh tim tugas yang efektif adalah California Blockchain Working Group. Pada 2018, California menerapkan AB 2658, mewajibkan Sekretaris Government Operations Agency membentuk kelompok kerja blockchain dan ketua untuk menilai penggunaan, tantangan, peluang, implikasi hukum, dan lainnya.

Panel berisi 20 ahli lintas bidang—teknologi, bisnis, pemerintahan, hukum, dan keamanan informasi. Dua tahun kemudian, kelompok ini menerbitkan laporan berisi rekomendasi kebijakan dan usulan adaptasi regulasi blockchain.

4. Uji coba kasus penggunaan blockchain di sektor publik

Negara bagian dapat memajukan inovasi kripto berkelanjutan sekaligus menyelesaikan masalah nyata dengan menguji aplikasi blockchain di sektor publik. Uji coba ini mendorong edukasi teknologi dan menunjukkan manfaat konkret bagi operasional pemerintahan. Program blockchain publik dapat memberikan manfaat yang melampaui satu uji coba. Melalui praktik langsung, instansi negara memperdalam pengetahuan teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan.

Contoh penerapan blockchain publik sudah ada. Laporan California Working Group mendorong uji coba pemerintah, seperti inisiatif DMV digitalisasi sertifikat mobil melalui blockchain untuk mengurangi penipuan dan meningkatkan efisiensi. Utah menerapkan regulasi yang menginstruksikan Division of Technology Services melakukan uji coba kredensial berbasis blockchain di program publik. Kasus lain meliputi voting mobile berbasis blockchain untuk pemilih luar negeri, publikasi pengeluaran negara ke blockchain publik demi transparansi, serta penggunaan kredensial kesehatan terverifikasi untuk menyampaikan hasil tes medis secara privat.

Dengan menguji dan memperluas aplikasi ini, negara bagian dapat memahami potensi blockchain sekaligus memberikan layanan publik yang lebih baik bagi warga.

5. Gunakan stablecoin dan kembangkan rezim penerbitan sesuai GENIUS

Stablecoin menjadi peluang strategis untuk mendorong adopsi kripto hingga satu miliar orang. Secara global, stablecoin memungkinkan pembayaran lebih cepat, murah, dan dapat diprogram.

Negara bagian juga dapat memperoleh manfaat dari digital dollar. Stablecoin meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan serta penyaluran dana pemerintah. Dengan pendekatan pelindung privasi yang tepat, program ini dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat.

Selain menggunakan stablecoin untuk memperkuat program pemerintah, negara bagian dapat mengembangkan rezim penerbitan stablecoin sesuai kebutuhan lokal. GENIUS menetapkan aturan nasional bagi penerbit stablecoin pembayaran, namun tetap membuka jalur lisensi negara bagian—selama outstanding issuance di bawah US$10 miliar dan rezim negara substansial mirip kerangka federal.

Definisi “substantially similar” masih akan berkembang. GENIUS, yang lolos dengan dukungan bipartisan luas, menetapkan standar tinggi bagi penerbit stablecoin: jaminan aset, transparansi, anti-money laundering, know-your-customer, dan lain-lain. Undang-undang berlaku Januari 2027, atau empat bulan setelah regulator stabilcoin federal menerbitkan regulasi final (mana yang lebih dulu). Selama masa transisi, regulator federal akan merinci syarat rezim negara untuk memenuhi atau melampaui standar federal. Sambil menunggu implementasi GENIUS, negara bagian dapat mengevaluasi kebutuhan adaptasi atau pengembangan legislasi stablecoin lokal.

GENIUS tegas: negara bagian harus memenuhi standar federal untuk mengatur penerbit stablecoin, namun tetap memberi ruang bagi pemerintah lokal untuk berperan dalam pengembangan digital dollar.

Stablecoin menghadirkan peluang bagi negara bagian sebagai “laboratorium” untuk menguji rezim penerbitan sesuai kebutuhan lokal. California telah mengesahkan regulasi stablecoin. Wyoming bahkan meluncurkan stablecoin sendiri, yaitu Frontier Stable Token.

Seiring regulasi federal mulai berlaku, negara bagian tidak lagi perlu merancang rezim kripto komprehensif sendiri. Namun peran mereka tetap penting: Dengan langkah terarah dan praktis, negara bagian dapat mendorong inovasi kripto bertanggung jawab sekaligus memastikan manfaat masa depan internet dinikmati warga dan bisnis lokal.

Aiden Slavin adalah Policy Partner a16z crypto. Sebelumnya, ia memimpin inisiatif kebijakan web3 di World Economic Forum dan mengelola pengembangan kerangka kebijakan serta standar tata kelola desentralisasi ID. Ia memperoleh MSc dari University of Oxford dan BA dari Columbia University.

Kevin McKinley adalah Partner tim Government Affairs a16z, memimpin advokasi kebijakan negara bagian dan lokal. Sebelum bergabung dengan Andreessen Horowitz, Kevin menjabat Public Policy Director Meta State & Local Policy, mengelola legislasi California dan mendukung advokasi nasional. Ia juga pernah memimpin advokasi California untuk Internet Association dan fokus pada regulasi privasi dan teknologi di California Chamber of Commerce. Kariernya diawali sebagai litigator kasus perdata dan pidana.

Pernyataan dalam artikel ini merupakan pendapat individu AH Capital Management, L.L.C. (“a16z”) yang disebutkan dan bukan pandangan resmi a16z atau afiliasinya. Informasi tertentu diperoleh dari sumber pihak ketiga, termasuk perusahaan portofolio dana a16z. Meskipun bersumber dari pihak yang dianggap kredibel, a16z tidak memverifikasi secara independen dan tidak menjamin akurasi atau kesesuaian informasi untuk situasi tertentu. Konten ini juga mungkin memuat iklan pihak ketiga; a16z tidak meninjau atau mendukung konten iklan tersebut.

Pernyataan dalam artikel ini merupakan pendapat individu AH Capital Management, L.L.C. (“a16z”) yang disebutkan dan bukan pandangan resmi a16z atau afiliasinya. Informasi tertentu diperoleh dari sumber pihak ketiga, termasuk perusahaan portofolio dana a16z. Meskipun bersumber dari pihak yang dianggap kredibel, a16z tidak memverifikasi secara independen dan tidak menjamin akurasi atau kesesuaian informasi untuk situasi tertentu. Konten ini juga mungkin memuat iklan pihak ketiga; a16z tidak meninjau atau mendukung konten iklan tersebut.

Anda disarankan berkonsultasi dengan penasihat profesional terkait. Referensi atas sekuritas atau aset digital bersifat ilustratif dan bukan rekomendasi investasi maupun penawaran layanan konsultasi investasi. Konten ini tidak ditujukan untuk investor atau calon investor, dan tidak dapat dijadikan dasar keputusan investasi pada dana yang dikelola a16z. Penawaran investasi dana a16z hanya melalui memorandum penempatan pribadi, perjanjian langganan, dan dokumen relevan lain yang harus dibaca secara menyeluruh. Investasi atau perusahaan portofolio yang disebutkan, dirujuk, atau dijelaskan tidak mewakili keseluruhan investasi pada kendaraan a16z, dan tidak ada jaminan hasil serupa di masa mendatang. Daftar investasi dana Andreessen Horowitz (kecuali yang belum diizinkan untuk diumumkan publik dan investasi aset digital yang belum diumumkan) tersedia di https://a16z.com/investment-list/.

Konten berlaku sesuai tanggal yang tercantum. Semua proyeksi, estimasi, prediksi, target, prospek, dan/atau opini dalam materi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan dan bisa berbeda atau bertentangan dengan opini lain. Lihat https://a16z.com/disclosures/ untuk informasi penting tambahan.

Disclaimer:

1. Artikel ini merupakan reprint dari [a16zcrypto]. Seluruh hak cipta milik penulis asli [Aiden Slavin dan Kevin McKinley]. Jika ada keberatan atas reprint ini, silakan hubungi tim Gate Learn untuk tindakan selanjutnya.
2. Disclaimer Tanggung Jawab: Pendapat dan opini dalam artikel ini sepenuhnya milik penulis dan tidak merupakan saran investasi.
3. Terjemahan ke bahasa lain dilakukan oleh tim Gate Learn. Kecuali disebutkan, dilarang menyalin, menyebarluaskan, atau melakukan plagiarisme atas artikel terjemahan ini.