PPP Tuding Pemerintah Memihak NAVER dalam Regulasi Merger Dunamu
Anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat Korea Selatan menuduh Kantor Perdana Menteri memberikan perlakuan regulasi yang menguntungkan kepada Naver selama amendemen dekret pelaksanaan Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus pada 13 Oktober. Park Dae-chul mempertanyakan Menteri Lim Ki-geun dalam sesi audit Komite Kebijakan Majelis Nasional mengenai pengecualian yang ditambahkan pada kriteria diskualifikasi pemegang saham utama operator bisnis aset virtual. Tuduhan tersebut berpusat pada perubahan
Naver+1,79%
GateCryptoDesk·10-14 00:53
