KUHP baru Republik Dominika untuk pertama kalinya menyebut aset kripto, tetapi hanya dalam konteks penegakan hukum terhadap skema piramida.
Menurut CriptoNoticias, Undang-Undang No. 74-25 tentang KUHP yang baru di Republik Dominika mulai berlaku pada Agustus, menandai pertama kalinya yurisdiksi tersebut menyebut aset kripto dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang itu secara khusus mengkriminalisasi penipuan skema piramida yang melibatkan aset digital berdasarkan Pasal 240, tetapi tidak memberikan pengawasan regulasi yang komprehensif. Transaksi kripto biasa, penyimpanan aset, dan pembayaran tetap berada di luar cakupan und
BTC-0,67%
GateNews·08-21 01:11

