Inggris mewajibkan pengumpulan data pengguna kripto yang rinci mulai 2026.
Kepercayaan terhadap proses KYC menurun di tengah praktik verifikasi yang tidak konsisten.
Regulator berusaha menyeimbangkan penegakan pajak dengan kekhawatiran privasi pengguna.
Inggris bersiap untuk menerapkan regulasi ketat yang mengharuskan perusahaan cryptocurrency untuk mengumpulkan dan melaporkan data pribadi pengguna secara rinci, mulai 1 Januari 2026. Langkah ini oleh HM Revenue and Customs (HMRC) bertujuan untuk menekan penghindaran pajak di sektor aset digital yang berkembang pesat.
Menurut aturan yang akan datang, platform kripto di Inggris akan diwajibkan untuk mengumpulkan informasi rinci dari klien mereka. Ini termasuk nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor asuransi nasional atau nomor identifikasi pajak asing. Selain itu, perusahaan yang menangani mata uang kripto juga harus mengirimkan informasi perusahaan. Transaksi akan dilacak dan dilaporkan ke HMRC untuk menelusuri pajak keuntungan modal atau pajak penghasilan yang belum dibayar atas hasil cryptocurrency.
Platform yang tidak melaporkan informasi lengkap dan akurat dapat dikenakan denda hingga £300 untuk setiap pengguna. Ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk memberantas penghindaran pajak di era digital, seperti penargetan HMRC terhadap penghasilan dari platform seperti Airbnb.
Menurunnya Kepercayaan pada Proses KYC
Waktu diberlakukannya undang-undang ini datang di tengah meningkatnya skeptisisme tentang proses Know Your Customer (KYC) di sektor cryptocurrency. Survei baru yang dilakukan oleh SmartSearch menunjukkan bahwa hanya 17% perusahaan cryptocurrency di Inggris yang melakukan verifikasi rutin terhadap klien baru, sementara 50% melakukannya dari waktu ke waktu. Kegagalan untuk melakukan verifikasi dengan ketat menimbulkan keraguan tentang kemampuan KYC untuk berhasil membendung aktivitas kriminal.
Selain itu, dalam pengalaman hidup Hamilton, pengalaman lebih lanjut telah menimbulkan bayangan dan mengurangi kepercayaan terhadap KYC. Misalnya, pelanggaran data pada tahun 2020 di Ledger mengakibatkan terungkapnya informasi pribadi banyak pengguna, yang kemudian digunakan untuk serangan phishing dan ancaman keamanan lainnya.
Sementara pemerintah Inggris menganggap perlu untuk memberlakukan regulasi guna menjamin integritas pasar dan melindungi konsumen, para advokat privasi memang khawatir akan penyalahgunaan data yang dikumpulkan. Pengecualian data pengguna dari dompet kripto yang tidak dihosting menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan regulasi dengan hak atas privasi individu.
Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) melihat nilai dari regulasi yang transparan dalam membangun industri kripto yang aman dan kompetitif. Namun, mereka juga melihat kesulitan yang terlibat dalam memiliki langkah-langkah yang tidak melanggar privasi pengguna atau menekan inovasi.
Berita Crypto Terkini Hari Ini:
Harga PEPE Turun 10%: Penarikan yang Sehat atau Awal dari Koreksi yang Lebih Besar?
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pengguna Kripto di Inggris Menghadapi Aturan yang Lebih Ketat seiring Meningkatnya Kekhawatiran KYC
Inggris bersiap untuk menerapkan regulasi ketat yang mengharuskan perusahaan cryptocurrency untuk mengumpulkan dan melaporkan data pribadi pengguna secara rinci, mulai 1 Januari 2026. Langkah ini oleh HM Revenue and Customs (HMRC) bertujuan untuk menekan penghindaran pajak di sektor aset digital yang berkembang pesat.
Menurut aturan yang akan datang, platform kripto di Inggris akan diwajibkan untuk mengumpulkan informasi rinci dari klien mereka. Ini termasuk nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor asuransi nasional atau nomor identifikasi pajak asing. Selain itu, perusahaan yang menangani mata uang kripto juga harus mengirimkan informasi perusahaan. Transaksi akan dilacak dan dilaporkan ke HMRC untuk menelusuri pajak keuntungan modal atau pajak penghasilan yang belum dibayar atas hasil cryptocurrency.
Platform yang tidak melaporkan informasi lengkap dan akurat dapat dikenakan denda hingga £300 untuk setiap pengguna. Ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk memberantas penghindaran pajak di era digital, seperti penargetan HMRC terhadap penghasilan dari platform seperti Airbnb.
Menurunnya Kepercayaan pada Proses KYC
Waktu diberlakukannya undang-undang ini datang di tengah meningkatnya skeptisisme tentang proses Know Your Customer (KYC) di sektor cryptocurrency. Survei baru yang dilakukan oleh SmartSearch menunjukkan bahwa hanya 17% perusahaan cryptocurrency di Inggris yang melakukan verifikasi rutin terhadap klien baru, sementara 50% melakukannya dari waktu ke waktu. Kegagalan untuk melakukan verifikasi dengan ketat menimbulkan keraguan tentang kemampuan KYC untuk berhasil membendung aktivitas kriminal.
Selain itu, dalam pengalaman hidup Hamilton, pengalaman lebih lanjut telah menimbulkan bayangan dan mengurangi kepercayaan terhadap KYC. Misalnya, pelanggaran data pada tahun 2020 di Ledger mengakibatkan terungkapnya informasi pribadi banyak pengguna, yang kemudian digunakan untuk serangan phishing dan ancaman keamanan lainnya.
Sementara pemerintah Inggris menganggap perlu untuk memberlakukan regulasi guna menjamin integritas pasar dan melindungi konsumen, para advokat privasi memang khawatir akan penyalahgunaan data yang dikumpulkan. Pengecualian data pengguna dari dompet kripto yang tidak dihosting menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan regulasi dengan hak atas privasi individu.
Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) melihat nilai dari regulasi yang transparan dalam membangun industri kripto yang aman dan kompetitif. Namun, mereka juga melihat kesulitan yang terlibat dalam memiliki langkah-langkah yang tidak melanggar privasi pengguna atau menekan inovasi.
Berita Crypto Terkini Hari Ini:
Harga PEPE Turun 10%: Penarikan yang Sehat atau Awal dari Koreksi yang Lebih Besar?