19 Agustus 2026, pada Konferensi SALT tahunan di Wyoming, Penasihat Aset Digital Gedung Putih, Patrick Witt, menyampaikan pernyataan di hadapan ratusan profesional industri kripto: "Saya benar-benar optimis dan bullish mengenai hal ini."
Yang dimaksud Witt sebagai "hal ini" adalah Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), sebuah RUU yang telah tertahan di Kongres selama lebih dari satu tahun. Legislasi bipartisan sepanjang lebih dari 600 halaman ini bertujuan membentuk kerangka regulasi federal terpadu untuk aset kripto. Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, telah secara resmi menjadwalkan pemungutan suara untuk penetapan prosedur (cloture) terhadap RUU ini pada 15 September.
Sejak lolos di DPR pada Juli 2025 dengan suara 294-134, kemudian mendapat persetujuan Komite Perbankan Senat dengan 15-9 pada Mei 2026, hingga kini peluang lolosnya yang menurun dari 82% pada awal tahun menjadi hanya 10%-20%—perjalanan legislasi CLARITY Act telah menjadi cerminan transisi Amerika Serikat dari "konsensus samar" menuju "permainan regulasi" dalam pengawasan kripto.
Masalah apa yang ingin diselesaikan oleh RUU setebal 600 halaman ini?
CLARITY Act—secara formal dikenal sebagai Digital Asset Market Clarity Act—merupakan proposal bipartisan pertama di AS yang dirancang untuk membentuk kerangka regulasi federal terpadu bagi aset kripto. RUU ini menawarkan tiga fungsi inti:
Pertama, RUU ini memperjelas klasifikasi aset bagi token. Token native terdesentralisasi seperti Bitcoin dan Ethereum akan berada di bawah yurisdiksi Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan didefinisikan sebagai "komoditas digital." Token yang dioperasikan oleh tim atau memiliki penerbit terpusat akan diregulasi sebagai sekuritas oleh Securities and Exchange Commission (SEC). Hal ini menyelesaikan persaingan yurisdiksi antara SEC dan CFTC yang telah lama terjadi.
Kedua, RUU ini menciptakan jalur pendaftaran dan kepatuhan yang jelas. Ditetapkan kerangka kepatuhan spesifik untuk bursa kripto, protokol DeFi, penyimpanan aset digital, dan transaksi lintas batas. Selama bertahun-tahun, pelaku bisnis kripto AS menghadapi pendekatan regulasi yang mengutamakan "penegakan hukum, bukan legislasi"—tidak ada jalur kepatuhan yang jelas, sulit bagi modal institusional untuk masuk, dan proyek inovatif terpaksa bermigrasi ke luar negeri.
Ketiga, RUU ini menetapkan rezim regulasi khusus bagi stablecoin pembayaran, sehingga stablecoin dikecualikan dari definisi "sekuritas" dan "komoditas digital". RUU ini juga memperjelas batas regulasi DeFi dan memberikan perlindungan bagi pengembang perangkat lunak non-kustodial, sebagaimana diadopsi dari Blockchain Regulatory Certainty Act, agar inovasi inti blockchain tidak terhambat oleh beban regulasi keuangan yang berat.
Setelah diberlakukan, CLARITY Act akan memberikan "aturan main" yang jelas bagi industri kripto AS untuk pertama kalinya. Para pengamat pasar membandingkan signifikansinya dengan Commodity Futures Modernization Act tahun 2000 yang membentuk ulang pasar derivatif.
Mengapa reward stablecoin menjadi rintangan legislatif terbesar RUU ini?
Dari lebih dari 600 halaman CLARITY Act, ketentuan yang paling intens diperdebatkan bukan soal klasifikasi token atau pendaftaran bursa, melainkan Pasal 404—tentang reward stablecoin.
Ketentuan teknis ini sebenarnya menggambarkan pertarungan mendalam antara sektor kripto dan perbankan soal "kemana seharusnya uang mengalir."
Masalah inti: Apakah pemilik stablecoin berhak memperoleh bagian imbal hasil dari aset cadangan underlying? Bank berpendapat, jika stablecoin menawarkan imbal hasil yang sebanding dengan bunga tabungan, dana nasabah bisa berpindah dari bank ke stablecoin. American Bankers Association (ABA) dan bank-bank besar seperti JPMorgan Chase agresif melakukan lobi selama negosiasi CLARITY Act, berusaha memperketat—atau bahkan melarang—ketentuan imbal hasil stablecoin.
Perbandingan ini sangat kontras: bunga standar rekening tabungan ritel JPMorgan Chase hanya 0,01%, sementara beberapa platform stablecoin menawarkan imbal hasil tahunan 3,75% atau lebih tinggi. CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, menegaskan posisinya pada wawancara Juni 2026: "Bank tidak akan menerima skenario ini dan kami akan melawan hingga akhir."
Dalam pandangan pelaku kripto, kondisinya berbeda. Rashan Colbert, Direktur Kebijakan AS Crypto Innovation Council, menegaskan belum ada bukti bahwa stablecoin menyedot dana bank. Data FDIC kuartal I 2026 menunjukkan bank AS meraih laba rekor senilai USD 80,5 miliar, dengan pertumbuhan simpanan tujuh kuartal berturut-turut.
Sebelumnya, Senator Angela Alsobrooks (D-MD) dan Senator Thom Tillis (R-NC) mencapai kompromi setelah berbulan-bulan perdebatan: platform tidak boleh memberikan reward hanya karena menyimpan stablecoin, namun insentif bisa diberikan untuk aktivitas transaksi dan pembayaran. Namun, Ketua Komite Perbankan, Tim Scott, mengakui di SALT Conference, "Kami kira persoalan stablecoin sudah beres, tapi kaca spion makin besar dan kaca depan makin kecil. Kami butuh waktu lebih lama menyelesaikan ini."
Mengapa ketentuan benturan kepentingan terus menjadi titik panas tawar-menawar?
Selain masalah reward stablecoin, isu krusial lainnya selama proses legislatif adalah persyaratan etika kepemilikan aset kripto bagi pejabat negara.
Partai Demokrat menuntut agar pejabat tinggi federal yang memiliki aset kripto senilai di atas USD 1 juta atau kepemilikan lebih dari 10% dalam sebuah proyek harus melepas seluruh kepemilikan tersebut. Mereka juga mendorong aturan benturan kepentingan yang ketat terkait kepemilikan kripto presiden, terutama setelah temuan bahwa Trump dilaporkan meraup USD 1,2 miliar hingga USD 1,4 miliar dari kripto berdasarkan laporan keuangan tahun 2025.
Trump telah menyetujui ketentuan etika yang melarang pejabat menerbitkan atau mensponsori aset digital selama menjabat, namun masih memperbolehkan investasi di aset digital, dengan klausul pembatasan yang habis masa berlakunya pada Januari 2029. Saat ini Trump tengah meninjau proposal etika terbaru yang diajukan bersama oleh Senator Ruben Gallego (D-AZ) dan Senator Tillis, yang memberi kewenangan kepada jaksa agung negara bagian untuk menegakkan aturan ini.
Tawar-menawar partai soal etika ini menjadi salah satu alasan utama mengapa peluang lolosnya CLARITY Act turun drastis dari 82% menjadi 10%-20%. Senator dari Partai Republik baru mengantongi 53 suara; pengesahan butuh 60 suara, artinya setidaknya butuh tambahan tujuh suara dari Partai Demokrat. Selama belum ada konsensus soal klausul etika, kesenjangan bipartisan ini sulit dijembatani.
Apa arti pemungutan suara pada 15 September?
Pemungutan suara 15 September bukan pengesahan final, melainkan pemungutan suara prosedur (cloture). Tujuannya: jika RUU mengantongi minimal 60 suara, maka akan dilanjutkan ke pemungutan suara penuh di Senat; jika tidak, peluang CLARITY Act menjadi undang-undang pada 2026 sangat kecil, dan peluang berikutnya kemungkinan baru setelah pemilu sela (midterm) 2027.
Di SALT, Witt mengatakan Gedung Putih akan berkonsultasi intensif dengan Senator Demokrat sebelum pemungutan suara, berharap mendapat dukungan kuat pada 15 September.
Namun, jendela waktunya sangat sempit. Senat sedang reses Agustus, dan ketika kembali bersidang pada pertengahan September, hanya tinggal beberapa minggu sebelum pemilu sela. Jika deadline September terlewat, siklus politik kemungkinan akan kembali mengubur prospek RUU ini.
Menurut harga pasar, prediction markets Gate memperkirakan peluang CLARITY Act jadi undang-undang tahun 2026 tinggal sekitar 20%, turun dari puncak 82% pada Februari. Departemen riset Galaxy Digital bahkan lebih pesimistis, menurunkan estimasi ke 10%.
Jika lolos, bagaimana CLARITY Act akan membentuk ulang sektor kripto?
Jika CLARITY Act akhirnya disahkan dan menjadi undang-undang, dampaknya akan sangat besar bagi struktur industri kripto.
Bagi bursa terpusat (CEX), RUU ini menyediakan jalur pendaftaran dan kepatuhan federal yang jelas. Dilema "harus daftar ke lembaga mana" yang selama ini membayangi bursa akan selesai, sehingga hambatan institusional masuknya modal dapat diatasi.
Bagi DeFi, RUU ini memperjelas batas regulasi. Selama token tata kelola DeFi memenuhi kriteria pengungkapan, desentralisasi, dan utilitas, maka dapat menerima perlindungan safe harbor. Ini akan membuka peluang bagi frontend DeFi yang beroperasi di AS dan pengelolaan dana institusi melalui DeFi.
Bagi pasar stablecoin, rincian Pasal 404 akan menentukan keberlanjutan yield stablecoin di AS. Jika penerapannya sangat ketat, potensi yield stablecoin bisa sangat terbatas; namun jika reward berbasis transaksi dan pembayaran tetap diperbolehkan, peluang inovasi stablecoin masih terbuka.
Secara umum, CLARITY Act akan menutupi kekosongan utama dalam regulasi kripto federal di Amerika Serikat, memperkecil jarak dengan rezim global, serta mengurangi arus keluar modal dan talenta teknologi.
Apa alternatif jika RUU gagal disahkan?
Apabila pemungutan suara 15 September gagal meraih minimal 60 suara, peluang legislasi CLARITY Act untuk lolos di tahun 2026 akan sangat tipis.
Chief Legal Officer Ripple, Stuart Alderoty, menekankan bahwa tanpa CLARITY Act, SEC dan CFTC akan tetap menyusun aturan mereka masing-masing, namun legislasi memberikan kerangka yang jauh lebih kokoh daripada aturan administratif (rulemaking). Ketua SEC, Paul Atkins, menyatakan pada 18 Agustus 2026 bahwa SEC "akan terus mendukung Kongres dalam membawa CLARITY Act ke meja Presiden," namun SEC juga sedang menyiapkan aturan khusus untuk aset kripto non-sekuritas.
Artinya, regulator masih bisa sebagian menambal kekosongan regulasi melalui rulemaking, walaupun CLARITY Act mandek. Namun, aturan lembaga dapat diubah oleh pemerintahan berikutnya, sementara legislasi menghadirkan stabilitas kelembagaan jangka panjang. Alderoty, mengutip riset National Cryptocurrency Association, memperingatkan tanpa legislasi ini, AS bisa kehilangan 232.000 pekerjaan di sektor kripto dan USD 55 miliar kegiatan ekonomi.
Kesimpulan
Perjalanan legislasi CLARITY Act mencerminkan transformasi tegas dari kekacauan menuju struktur dalam pengawasan kripto AS. Voting prosedur di Senat pada 15 September akan menentukan apakah RUU setebal 600+ halaman ini akan menyelesaikan etape terakhirnya pada 2026.
Saat ini, RUU dihadapkan pada tiga hambatan utama: oposisi konsisten sektor perbankan terhadap reward stablecoin, kebuntuan politik soal klausul etika, serta kurangnya dukungan bipartisan untuk menembus ambang 60 suara. Pernyataan bullish Witt memang meningkatkan kepercayaan, namun penurunan probabilitas lolos dari 82% ke hanya 10% adalah pengingat tegas bahwa dalam negosiasi politik, detail teknis kerap lebih krusial daripada visi kebijakan besar.
Terlepas dari hasil pada 15 September, tujuan CLARITY Act untuk "mendirikan aturan yang jelas bagi sektor kripto" telah menerima dukungan luas dari DPR, persetujuan bipartisan Komite Perbankan Senat, serta endorsment publik dari penasihat senior Gedung Putih. Pertarungan soal fondasi struktur regulasi tidak akan selesai hanya dengan satu pemungutan suara.
FAQ
Q: Apa nama lengkap CLARITY Act?
A: CLARITY Act adalah Digital Asset Market Clarity Act, RUU bipartisan pertama di AS yang bertujuan membentuk kerangka regulasi federal terpadu untuk aset kripto.
Q: Jenis pemungutan suara apa yang berlangsung pada 15 September?
A: 15 September adalah pemungutan suara prosedural (cloture) untuk mengakhiri debat, bukan pemungutan suara final. RUU ini butuh 60 suara agar bisa masuk ke sidang pleno Senat.
Q: Apa inti sengketa soal reward stablecoin?
A: Kontroversi utamanya adalah apakah pemilik stablecoin berhak menerima bagian imbal hasil dari aset cadangan. Pihak perbankan menilai ini mengancam basis simpanan bank, sementara sektor kripto berargumen bahwa reward platform berbeda dengan bunga bank.
Q: Berapa probabilitas CLARITY Act akan lolos?
A: Per Agustus 2026, prediction markets Gate memperkirakan peluang sekitar 20%, sementara Galaxy Digital memberi estimasi hanya 10%.
Q: Apa dampaknya jika CLARITY Act gagal?
A: Jika RUU gagal, SEC dan CFTC akan melanjutkan pembuatan aturan masing-masing—namun tanpa stabilitas dan ketahanan sebagaimana legislasi. Riset National Cryptocurrency Association memperingatkan AS bisa kehilangan 232.000 pekerjaan di sektor kripto dan USD 55 miliar aktivitas ekonomi.




